Setelah membaca artikel dari nalar politik dengan judul Pemprov Sulbar menelantarkan GTT-PTT. Perihal kelanjutan nasib dari PTT dan GTT yang tak kunjung mandapatkan SK atau perjanjian kerja sama dari pemerintah provinsi Sulawesi Barat menjadi polemik karena menyangkut hak 3700 orang menurut Nalar politik.

Sebelum berbicara lebih jauh terkait masalah tersebut, Saya mengajak pembaca untuk menilik kembali akar permasalahannya yang cenderung dianggap sepele oleh beberapa pihak selama ini. Nepotisme, ya nepotisme sudah seperti menjadi hal yang sangat lumrah di bumi Sulawesi Barat ini, kebiasaan untuk mendahulukan sanak keluarga diatas kepentingan bangsa dan daerah seperti sudah menjadi hal yang sangat lumrah di lingkungan birokrasi kita khususnya sulawesi barat. Yang menjadi pokok permasalahan bukanlah sifat tolong menolongnya yang selalu menjadi dasar atas menjalarnya praktik semacam ini, karena memang tolong menolong juga dapat di benarkan karena berlandaskan atas dasar tepa salira atau merasakan penderitaan orang lain yang menjadi salah satu butir nilai pada sila ketiga.

Tapi kebiasaan untuk berbalas budi atau membantu sesama dalam bentuk memuluskan teman atau sanak keluarga untuk menjadi tanda kutip “honorer” dan “sukarela” sudah seperti memilih mainan untuk anak kecil saja, cenderung seperti menggampangkan hal tersebut sehingga melupakan nilai-nilai kualitas yang juga wajib ada di dalam value orang tersebut, karena hasil kerja dari mereka nantinya akan menentukan kualitas anak didik atau pelayanan masyarakat.  Belum lagi tingginya angka usia produktif yang belum bekerja dan susahnya mencari pekerjaan kadang dijadikan praktek pembenaran seperti ini yang ujung-ujungnya memberatkan keuangan daerah itu sendiri karena harus meng-gaji PTT-GTT yang jumlahnya tidak bisa dibilang sedikit dan tidak bisa menjanjikan kontribusi lebih secara merata di 3700 orang PTT-GTT tersebut.

Dengan estimasi gaji per PTT-GTT kurang lebih sebesar 800 ribu maka, 800.000 x 3700 = 2.960.000.000, bisa dibayangkan pemerintah daerah harus menyisipkan dana hampir menyentuh 3 miliar setiap bulannya untuk menggaji PTT-GTT yang tidak semuanya memiliki kapabilitas untuk menjalankan kewajibannya, hal ini tentu bukan angka yang kecil mengingat juga terdapatnya urgensi untuk pembangunan di pos-post program pemerintah yang lain walaupun kebutuhan akan SDM berkualitas di beberapa intansi dan sekolah di Sulawesi Barat tidak bisa dibilang tidak penting juga (read:SDM berkualitas yaaa bukan sekedar rekrut).

Seperti saya bilang diawal salah satu penyebab sehingga tidak terbayarkannya hak dari PTT-GTT karena asal memasukan rekomendasi menjadi PTT-GTT, yang efeknya mengorbankan kualitas dari PTT-GTT padahal jika melihat fakta yang disodorkan Nalar Politik masih ada sekolah yang bernasib seperti SMK Kakao di Kab. Mamuju yang tentu saja sangat mengkhawatirkan mengingat kita pernah di calonkan sebagai calon ibu kota yang baru (walaupun mungkin cuman gurauan Pak Jusuf Kalla).

Hal ini juga saya bagikan setelah bercerita dengan salah satu dosen di lingkungan kampus negeri yang ada di Sulawesi Barat (namanya tidak bisa saya sebutkan). Mengeluhkan akan tingginya angka nepotisme padahal ada banyak yang ingin ikut membantu kemajuan daerah ini tapi karena tidak adanya pemenuhan HAK yang baik sehingga banyak yang akhirnya mengurungkan niatnya mengingat kedekatan emosional dan hubungan darah selalu didahulukan dari pada kualitas.

Terakhir untuk mengatasi hal ini pemerintah daerah seharusnya mengambil aksi nyata yang bijak bukan sekedar di level berpikir, untuk memenuhi HAK PTT-GTT apalagi seleksi PPPK semakin dekat. Takutnya hal itu bisa menjadi pengalihan isu untuk tidak membayarkan hak PTT-GTT,  tidak kalah pentingnya budaya nepotisme di pemerintah daerah provinsi dan pemerintah  kabupaten yang ada di Sulawesi Barat harusnya sudah mulai dihentikan mengingat kita sudah masuk ke era dimana daerah yang memiliki SDM dengan kompetensilah yang akan maju bukan darah yang SDMnya sibuk mencari kedekatan dengan penguasa.

Achmad Nr
Mamuju, 28 Agustus 2019

Gambar : https://pidjar.com