Kampanye Hitam dan Negatif dalam Politik: Apa Saja dan Bagaimana Cara Menghindari dan Melaporkannya?

Kampanye politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku politik untuk mempromosikan diri mereka sebagai calon pemimpin atau kandidat dalam pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan presiden (pilpres). Kampanye politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan sosialisasi, diskusi, seminar, seminar, webinar, iklan, peraga, atau lain-lain. Namun, tidak semua kampanye politik memiliki tujuan yang baik dan benar. Ada beberapa kampanye politik yang bertujuan untuk menipu, menghina, atau merugikan lawan politik atau masyarakat. Kampanye hitam dan negatif adalah salah satu jenis kampanye politik yang tidak etis dan tidak demokratis.

Apa itu Kampanye Hitam dan Negatif?

Kampanye hitam adalah kampanye yang penuh fitnah dan kebohongan tentang lawan politik. Kampanye hitam bertujuan untuk menghancurkan karakter seseorang dan mengarah kepada tindak pidana. Kampanye hitam biasanya dilakukan dengan menuduh pasangan calon atau kelompok lawan politik dengan tuduhan palsu atau belum terbukti, atau melalui hal-hal yang tidak relevan terkait kapasitasnya sebagai pemimpin. Contoh kampanye hitam adalah menuduh seseorang tidak pantas menjadi pemimpin karena agama atau rasnya.

Kampanye negatif adalah kampanye yang mengemukakan sisi negatif atau kelemahan faktual tentang lawan politik. Kampanye negatif tidak dilarang dan tidak dihukum karena memang berdasar fakta. Kampanye negatif bertujuan untuk memojokkan karakter seseorang. Kampanye negatif biasanya dilakukan dengan mengungkap kelemahan atau kesalahan lawan politik. Contoh kampanye negatif adalah mengumbar data hutang luar negeri petahana calon presiden oleh pihak lawan.

Mengapa Kampanye Hitam dan Negatif Dapat Menimbulkan Dampak Buruk?

Kampanye hitam dan negatif dapat menimbulkan dampak buruk bagi banyak pihak, baik lawan politik, maupun pemilih. Beberapa dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh kampanye hitam dan negatif adalah sebagai berikut:

• Menurunkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat. Kampanye hitam dan negatif dapat mengurangi kesadaran politik dan kritisisme masyarakat terhadap informasi yang mereka terima. Kampanye hitam dan negatif juga dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
• Menimbulkan hoaks dan disinformasi yang dapat menyesatkan atau memprovokasi masyarakat. Hoaks dan disinformasi dapat mengganggu proses penyelenggaraan pemilu, seperti pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengawasan pemilu. Hoaks dan disinformasi juga dapat menimbulkan konflik sosial atau kekerasan.
• Melanggar kode etik politik dan hukum yang berlaku. Kampanye hitam dan negatif dapat melanggar Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu huruf a, b, d, dan e yang melarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, membuka UUD 1945, atau membentuk negara kesatuan. Kampanye hitam dan negatif juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau penjara.